MEDAN, 2 Oktober 2026 — Transformasi digital bukan sekadar soal kecanggihan teknologi dan kecepatan internet. Lebih dari itu, dunia digital telah membuka peluang ekonomi yang luas, sekaligus menghadirkan tantangan serius terkait penyebaran hoaks, keamanan data, dan ancaman pelanggaran hukum.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam Seminar Nasional bertajuk “Ekosistem Digital 2030: Inovasi, Konektivitas dan Kedaulatan Data” yang diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (PC GP) Ansor Kota Medan di Kampus UINSU Tuntungan, Jumat (2/10/2026).
Kegiatan yang dipimpin Ketua PC GP Ansor Kota Medan, Sahabat Muhammad Husein Tanjung, ini menghadirkan dua narasumber, yakni Anggi Rhaditya Lubis, sebagai pebisnis, dan Mulia Syahputra Nasution, sebagai praktisi hukum. Keduanya mengupas masa depan ekosistem digital dari perspektif bisnis, inovasi, literasi informasi, hingga tanggung jawab hukum.
Dalam perspektif bisnis, Anggi Rhaditya Lubis menyoroti besarnya peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan masyarakat melalui teknologi digital. Menurutnya, perkembangan teknologi telah mengubah cara seseorang membangun usaha dan menghasilkan pendapatan.
“Sekarang, peluang ekonomi tidak lagi semata-mata ditentukan oleh besarnya modal, tetapi juga oleh kemampuan membaca peluang dan memanfaatkan teknologi. Dulu, kalau mau punya usaha, orang berpikir harus punya toko, karyawan, dan modal besar. Sekarang, dengan ponsel di tangan dan kreativitas di kepala, seseorang sudah bisa mulai membangun bisnis.” Jelas, Anggi yang juga Ketua BPW HIPKA Sumut
Ia juga menekankan bahwa generasi muda harus mampu menciptakan nilai ekonomi dari teknologi, bukan hanya menjadi konsumen berbagai platform digital.
“Jangan sampai kita hanya menjadi pasar bagi produk digital orang lain. Kita punya anak muda yang kreatif, punya ide, dan punya potensi besar. Tinggal bagaimana potensi itu diubah menjadi sesuatu yang punya nilai ekonomi. Jangan cuma jago viral, tetapi juga harus jago menghasilkan,” tambahnya.
Di sisi lain, perkembangan teknologi juga menghadirkan persoalan serius terkait penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Kemudahan membagikan konten di media sosial sering kali membuat masyarakat lupa bahwa setiap aktivitas digital memiliki konsekuensi.
Praktisi hukum Mulia Syahputra Nasution menyoroti pentingnya kesadaran hukum dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi, terutama ketika berhadapan dengan informasi yang belum jelas kebenarannya.
“Di era digital ini, jempol memang lebih cepat daripada pikiran. Baru membaca satu judul, langsung dibagikan. Baru melihat satu unggahan, langsung ikut berkomentar. Padahal, informasi yang belum terverifikasi bisa menyesatkan banyak orang dan dalam kondisi tertentu dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Kebebasan berekspresi itu dijamin, tetapi bukan berarti kita bebas menyebarkan fitnah atau merugikan orang lain. Jangan sampai karena ingin terlihat paling tahu, justru berurusan dengan hukum,” Jelas Mulia, eks Anggota DPRD Kota Medan 2019-2024
Selain persoalan hoaks, Mulia juga dapat menekankan pentingnya menjaga data pribadi sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan digital Indonesia. Menurut perspektif hukum, data kini telah menjadi aset strategis yang berkaitan dengan privasi, keamanan, dan kepentingan nasional.
“Kita sering berbicara tentang kedaulatan data, tetapi pertanyaan sederhananya, apakah kita benar-benar tahu ke mana data pribadi kita pergi? Data hari ini bukan sekadar angka atau informasi biasa. Data adalah aset strategis yang memiliki nilai ekonomi dan berkaitan dengan keamanan. Jangan sampai kita begitu mudah memberikan data, tetapi ketika disalahgunakan, baru sibuk mencari siapa yang harus bertanggung jawab,” tegas Mulia
Ia juga dapat menggarisbawahi bahwa perlindungan data bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau ahli teknologi, melainkan membutuhkan kesadaran kolektif seluruh elemen masyarakat.
“Kedaulatan digital tidak cukup hanya dengan memiliki jaringan internet yang cepat dan teknologi yang canggih. Kita juga harus punya kemampuan untuk melindungi dan mengendalikan data. Kalau data masyarakat tidak aman, bagaimana kita bisa bicara tentang kemandirian digital? Menjaga data bukan hanya urusan pemerintah atau ahli teknologi. Ini tanggung jawab bersama, dari individu, pelaku usaha, sampai institusi negara,” tutupnya.
Melalui seminar nasional ini, PC GP Ansor Kota Medan mendorong generasi muda, khususnya mahasiswa, agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga berperan sebagai inovator, pelaku usaha, dan masyarakat digital yang bertanggung jawab.
Diskusi tersebut sekaligus menjadi wadah pertukaran gagasan antara kalangan akademisi, mahasiswa, praktisi bisnis, dan praktisi hukum untuk memahami tantangan serta peluang transformasi digital menuju 2030.
Pada akhirnya, masa depan ekosistem digital Indonesia tidak hanya ditentukan oleh seberapa canggih teknologi yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam menciptakan peluang ekonomi, menyaring informasi, memahami hukum, dan menjaga keamanan data.
Melalui kegiatan ini, PC GP Ansor Kota Medan berharap lahir gagasan dan kesadaran baru bahwa kemajuan digital harus berjalan beriringan dengan inovasi, etika, tanggung jawab, dan kedaulatan data demi mewujudkan ekosistem digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.
