Sumbar, PotretSumatera.id — Pemulihan infrastruktur dasar pasca-bencana di sektor pendidikan terus digenjot. Persatuan Islam (PERSIS) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI meresmikan program pembangunan Ruang Kelas Darurat (RKD) bagi sejumlah sekolah yang terdampak di wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Inisiatif ini direalisasikan guna menggantikan penggunaan fasilitas tenda darurat yang dinilai kurang kondusif bagi kegiatan belajar mengajar (KBM). Langkah ini sekaligus menjadi strategi mitigasi dalam menjaga kontinuitas kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah pasca-bencana.
Adapun sasaran alokasi pembangunan RKD mencakup beberapa unit sekolah di wilayah berisiko tinggi (high-risk area), antara lain:
-
SDN 057239 Sekoci, Kec. Besitang, Kab. Langkat (Sumut)
-
SDN 053994 Sei Tualang, Kec. Besitang, Kab. Langkat (Sumut)
-
SDN 155678 Hutanabolon 2, Kec. Tukka, Kab. Tapanuli Tengah (Sumut)
-
PAUD Bunda Lestari, Kec. Batang Toru, Kab. Tapanuli Selatan (Sumut)
-
TK Harapan Bunda Maju, Kec. Batang Toru, Kab. Tapanuli Selatan (Sumut)
-
TK Gembira Ria Simatohir, Kec. Batang Toru, Kab. Tapanuli Selatan (Sumut)
-
SDN 12 Koto Kaciak, Kec. Bonjol, Kab. Pasaman (Sumbar)
Pelaksana Pembangunan RKD, Joko Imawan, menegaskan bahwa percepatan rekonstruksi fisik sarana pendidikan merupakan pilar utama dalam pemulihan kondisi sosio-ekonomi masyarakat lokal.
“Bagi PERSIS, pendidikan merupakan bagian penting dalam proses pemulihan masyarakat. Kehadiran ruang kelas darurat bukan hanya menyediakan bangunan fisik, tetapi juga menjadi bentuk nyata kepedulian agar semangat belajar para siswa tidak terhenti akibat bencana,” ujar Joko saat meninjau progres pembangunan RKD pada 1–2 September 2026.
Sinergi antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah pusat ini diproyeksikan terus berlanjut guna meminimalisasi ketimpangan akses pendidikan di wilayah terdampak bencana.
Pembangunan infrastruktur RKD ini memanfaatkan material semi-permanen dengan efisiensi biaya serta durabilitas tinggi terhadap fluktuasi cuaca ekstrem. Pendekatan ini diambil guna menjamin operasional KBM tetap berjalan stabil selama masa transisi menuju alokasi anggaran rekonstruksi gedung permanen.
Secara makro, gangguan pada sektor pendidikan akibat bencana berpotensi memicu kerugian ekonomi jangka panjang berupa penurunan kualitas literasi (learning loss). Oleh karena itu, keterlibatan aktif sektor non-pemerintah dalam pembangunan sarana darurat ini menjadi sarana katalis dalam mempercepat masa pemulihan (recovery period) daerah.
