MEDAN — Penunjukan pejabat berinisial MT sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Pirngadi Kota Medan kembali menjadi sorotan sejumlah pihak.
MT disebut telah beberapa kali dipercaya menduduki posisi Plt Direktur RSUD Dr Pirngadi. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai proses pengisian jabatan Direktur secara definitif di rumah sakit milik Pemerintah Kota Medan tersebut.
Sorotan itu disampaikan AFN, Ketua Bidang Politik, Demokrasi dan Pemerintahan BADKO HMI Sumatera Utara. Ia mempertanyakan belum adanya pejabat definitif yang ditetapkan untuk memimpin RSUD Dr Pirngadi.
Menurut AFN, kepemimpinan rumah sakit daerah perlu menjadi perhatian serius pemerintah karena berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan masyarakat serta tata kelola pemerintahan.
“Kalau kita lihat, RW ini seperti belum tahu dia mau berbuat apa untuk Kota Medan. Untuk mencari sosok yang tepat menjabat sebagai Direktur RSUD Dr Pirngadi saja sampai sekarang tidak berjalan baik. Sudah tiga kali MT menjabat sebagai Plt Direktur,” ujar AFN.
AFN juga mempertanyakan kesiapan RW selaku Wali Kota Medan dalam mendorong peningkatan pembangunan, khususnya di sektor pelayanan kesehatan di Kota Medan.
Ia turut menyampaikan kritik terhadap arah kebijakan Pemerintah Kota Medan. Namun, pandangan tersebut merupakan pernyataan pribadi AFN dan belum mewakili penjelasan resmi dari Pemerintah Kota Medan.
Selain menyoroti persoalan jabatan direktur, AFN juga mengungkapkan adanya dugaan pengaturan sejumlah proyek di lingkungan RSUD Dr Pirngadi. Menurutnya, dugaan tersebut perlu mendapat perhatian serta klarifikasi dari pihak terkait.
AFN mempertanyakan apakah penunjukan MT sebagai Plt Direktur memiliki keterkaitan dengan pengelolaan proyek di rumah sakit tersebut.
“Apakah MT ditempatkan untuk mengamankan proyek yang ada di rumah sakit tersebut. Kalau begitu ceritanya, biar masyarakat yang menilai bagaimana Wali Kota RW memimpin Kota Medan,” kata AFN.
Pernyataan mengenai dugaan tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya dan masih membutuhkan konfirmasi serta bukti dari pihak terkait. MT maupun Pemerintah Kota Medan juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan dan hak jawab atas pernyataan tersebut.
Soroti Pelayanan RSUD Dr Pirngadi
Selain persoalan kepemimpinan, AFN turut menyoroti kondisi pelayanan di RSUD Dr Pirngadi Medan. Menurutnya, rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut semestinya menjadi salah satu fasilitas kesehatan andalan bagi masyarakat Kota Medan. Namun, AFN menilai terdapat kecenderungan masyarakat lebih memilih memperoleh layanan kesehatan di rumah sakit swasta.
“Kasihan RSUD Dr Pirngadi ini, harusnya menjadi rumah sakit andalan warga Kota Medan malah sepi peminat. Masyarakat sekarang ini lebih tertarik berobat ke RS swasta yang dianggap pelayanannya melebihi rumah sakit yang dikelola pemerintah,” ujarnya.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian AFN. Sementara itu, kondisi mengenai jumlah kunjungan pasien maupun kualitas pelayanan di RSUD Dr Pirngadi perlu dikonfirmasi melalui data resmi dari pihak rumah sakit atau Pemerintah Kota Medan.
AFN berharap Pemkot Medan segera memberikan kejelasan terkait proses pengisian jabatan Direktur RSUD Dr Pirngadi secara definitif. Ia juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan di rumah sakit tersebut.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan dari MT maupun Pemerintah Kota Medan terkait sejumlah pernyataan dan dugaan yang disampaikan AFN.
Konfirmasi dari pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan, termasuk MT dan Pemerintah Kota Medan, tetap diperlukan untuk melengkapi informasi serta memenuhi prinsip keberimbangan dan hak jawab dalam pemberitaan.
