PotretSumatera — Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Medan menerima penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dalam ajang Komisi Informasi (KI) Sumut Award 2026.
Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Pengurus Wilayah Pemuda Persatuan Islam (Persis) Sumatera Utara. Kepala Bidang Pemuda Persis Sumut, Amiruddin Siregar, S.H., menilai penghargaan tersebut menjadi indikator positif bagi tata kelola informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

“Kami mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala Dinas Kominfo Kota Medan, Arrahmaan Pane, atas penghargaan yang diterima dalam KI Sumut Award 2026,” ujar Amiruddin di Medan, Rabu (21/10/2026).
Amiruddin mengacungkan dua jempol atas komitmen Kepala Dinas Kominfo Kota Medan, Arrahmaan Pane, dalam mendorong transparansi di instansi pemerintah. Kendati demikian, ia mengingatkan agar predikat ini diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkesinambungan.
“Kami berharap capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi publik, transparansi anggaran, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Amiruddin.
Ia menegaskan, keberhasilan meraih predikat informatif perlu diwujudkan dalam bentuk pelayanan riil serta keterbukaan informasi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Medan.
“Penghargaan harus dibuktikan dengan pelayanan nyata dan keterbukaan informasi yang berkelanjutan. Kami berharap bisa tetap solid untuk berkolaborasi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik,” tuturnya.
Penganugerahan KI Sumut Award merupakan bentuk evaluasi tahunan yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Pemeringkatan ini bertujuan menilai kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Predikat “Informatif” merupakan kualifikasi tertinggi dalam pemeringkatan KIP. Penghargaan ini diberikan kepada badan publik yang dinilai optimal dalam mengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), memberikan aksesibilitas data publik, serta merespons permohonan informasi warga secara transparan dan efisien.
























